Kewajiban tersebut diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.
Ketiga, BI dan OJK juga menandatangani petunjuk pelaksanaan bersama terkait koordinasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Berdasarkan Survei Nasional Pelindungan Konsumen BI 2026, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKK-SP) mencapai 77,03, meningkat dibandingkan 64,67 pada 2023. Meski demikian, indeks tersebut belum masuk kategori konsumen berdaya.
Kampanye GEBER PK yang diluncurkan sejak 2024 terus diperluas. Hingga Oktober 2026, sebanyak 86 penyelenggara jasa sistem pembayaran telah berpartisipasi dengan menghasilkan 4.441 unggahan edukasi dan 71 video bersama.
Kampanye tersebut mencatat lebih dari 151 juta penayangan daring, menjangkau 36 juta pendengar melalui radio dan iklan layanan masyarakat, serta melibatkan 2,3 juta peserta edukasi tatap muka.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan penguatan pelindungan konsumen dilakukan melalui tiga fokus, yakni penguatan ekosistem, pemberdayaan konsumen, dan optimalisasi peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
"Dalam implementasinya, OJK memperkuat kolaborasi lintas lembaga, termasuk pengembangan aplikasi antiscam, serta mendorong kepastian akses pengaduan, kejelasan tanggung jawab penyelenggara, dan mekanisme pemulihan hak konsumen," pungkasnya.
(lav)





























