Para menteri energi dan lingkungan hidup, termasuk dari Jepang, Jerman, dan Arab Saudi, akan hadir untuk memberikan bobot politik lebih besar pada negosiasi yang dijadwalkan selesai pada Jumat.
Meski demikian, perundingan hampir selalu berlanjut melampaui tenggat waktu demi mencapai kesepakatan.
Draf dokumen tersebut sangat luas, mencakup sekitar 144 paragraf—pendekatan komprehensif yang menunda pengambilan keputusan sulit hingga akhir pekan ini.
“Draf ini sangat panjang, dan pendekatannya tampak seperti memasukkan segala hal agar para pihak bisa berdebat mengenai kompromi yang harus diambil,” kata Cosima Cassel, pemimpin program diplomasi iklim dan geopolitik dari lembaga konsultan E3G.
Draf awal menyerukan agar berbagai negara berkontribusi dalam upaya meningkatkan pangsa listrik dalam permintaan energi akhir global menjadi 35% pada 2035, dari angka saat ini yang sedikit di atas 20%.
Penyelenggara KTT dari Turki telah menggalang dukungan untuk janji sukarela tersebut, dan kini berupaya memasukkan target tersebut ke dalam deklarasi akhir, yang akan memberikan dukungan dari hampir 200 negara.
Namun, menurut pihak-pihak—yang meminta tidak disebutkan namanya karena negosiasi tertutup—blok Like-Minded Developing Countries (kelompok negara berkembang yang memiliki pandangan serupa), yang mewakili puluhan negara termasuk China, India, dan Bangladesh, telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mendukung pengakuan apa pun terhadap janji tersebut dalam teks akhir.
Beberapa negara menunjukkan keberatan terhadap target baru yang ditetapkan dari atas (top-down); sementara negara lain khawatir rencana tersebut tidak mencerminkan perbedaan kondisi nasional secara tepat.
Perwakilan dari blok negosiasi tersebut tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.
Dimasukkannya target elektrifikasi setidaknya merupakan kemenangan jangka pendek bagi para pendukung kampanye ini, termasuk perusahaan seperti ABB Ltd dan Schneider Electric SE, serta sekitar 30 negara yang sejauh ini telah mendukung inisiatif tersebut.
Inti dari dorongan elektrifikasi ini adalah harapan bahwa ketergantungan yang semakin besar pada listrik untuk memenuhi kebutuhan transportasi, pemanas, dan industri akan membantu dunia mengurangi emisi karbon—terutama jika listrik tersebut dihasilkan dari sumber energi terbarukan yang bebas emisi.
Namun, saat para negosiator menelaah draf dokumen tersebut pada Senin sore, belum jelas apakah ketentuan dalam teks draf itu akan tetap dipertahankan dalam perundingan beberapa hari ke depan.
Bowen mengisyaratkan bahwa dimasukkannya target tersebut lebih berkaitan untuk “melanjutkan upaya yang ada,” dan bukan indikasi bahwa target tersebut akan tetap ada dalam kesepakatan akhir.
“Ada pemahaman luas mengenai pentingnya elektrifikasi dan pentingnya target 2035,” kata Bowen. “Kami merasa penting untuk memanfaatkan momentum yang ada di balik elektrifikasi ini.”
Isu ini menjadi ujian sejauh mana KTT COP31 dapat berupaya mengatasi potensi kegagalan dunia untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris dalam membatasi kenaikan suhu global, di tengah tantangan berupa perang, inflasi, dan gangguan pasokan energi yang mengancam konsensus multilateral.
Negara-negara yang hadir dalam perundingan iklim ini sedang mendiskusikan cara mendorong pengurangan emisi yang lebih besar, menggalang pendanaan tambahan bagi negara-negara berkembang, serta memastikan transisi menjauhi bahan bakar fosil tidak mengabaikan kelompok masyarakat tertentu.
Dokumen yang dirilis pada Senin ini mencakup seruan untuk “mempercepat tindakan dalam menghentikan penggunaan bahan bakar fosil, termasuk melalui transisi segera menjauhi bahan bakar fosil dalam sistem energi”—usulan yang akan melampaui komitmen sebelumnya yang disepakati pada 2023 di COP28, Dubai.
Rumusan tersebut kemungkinan besar akan menjadi batasan tegas (red line) bagi banyak negara yang sangat bergantung pada batu bara, minyak, dan gas, serta bagi negara-negara penghasil bahan bakar fosil.
Dalam draf teks tersebut, negara-negara maju didesak untuk “memimpin” transisi energi dan mencapai nol emisi bersih (net zero emissions) paling lambat 2030—dalam banyak kasus, setidaknya dua dekade lebih awal dari tenggat waktu mereka saat ini.
Isu-isu lain yang disoroti dalam draf tersebut adalah penolakan terhadap pembatasan perdagangan sepihak terkait iklim untuk membatasi aliran bebas barang-barang ramah lingkungan—topik yang sangat diperjuangkan oleh China, eksportir teknologi iklim terkemuka di dunia.
Teks tersebut juga memicu perdebatan yang memecah belah mengenai waktu penerbitan tiga laporan utama dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), dengan mendorong agar kajian-kajian tersebut diserahkan tepat waktu untuk menjadi masukan bagi proses evaluasi global 2028, yang akan meninjau kemajuan dunia dalam mencapai target-target Perjanjian Paris.
Naskah tersebut juga mengusulkan tindakan yang lebih tegas untuk menekan emisi metana yang sangat berpolusi, termasuk usulan untuk menghentikan pembakaran dan pelepasan gas secara rutin dari sumur minyak.
Upaya untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada 2035 harus mencapai setidaknya US$120 miliar, demikian usulan dokumen tersebut, yang melanjutkan janji sebelumnya untuk menggandakan pendanaan dari tingkat 2019 pada 2025.
Negara-negara berkembang diperkirakan membutuhkan sekitar US$305 miliar per tahun untuk adaptasi pada 2035, menurut Program Lingkungan PBB (UNEP). Jumlah tersebut dibandingkan dengan dana publik internasional yang tersedia sekitar US$28 miliar hingga US$32 miliar pada 2024.
Namun, naskah tersebut tidak menyertakan resolusi mengenai perincian penting pada pertemuan COP32 tahun depan di Ethiopia—termasuk titik awal, pencapaian sementara, dan bagaimana kemajuan akan dipantau, yang berarti para negosiator dapat menyetujui angka utama tersebut sebelum menyepakati bagaimana kemajuan akan dicapai atau diukur.
(bbn)































