“Para pakar yang bekerja dengan baik di pemerintah melapor ke saya bahwa kebocoran dari APBN dan APBD sangat besar. Saudara-saudara sekalian, belanja barang, belanja jasa di Indonesia sekarang tidak pakai logika,” ujarnya.
Prabowo mencontohkan rumah sakit di berbagai daerah yang membeli obat-obatan secara sendiri-sendiri. Padahal, obat yang dibeli sama, tetapi harganya bisa berbeda hingga 20-30 kali lipat.
Menurut dia, kondisi serupa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian maupun lembaga pemerintah lainnya.
Posisi APBN
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi APBN hingga Oktober 2026 mengalami defisit Rp379,3 triliun atau setara 1,47% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rasio defisit tersebut meningkat dibandingkan posisi September 2026 yang tercatat sebesar 1,24% terhadap PDB. Meski demikian, nilainya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika defisit mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau sekitar 78% dari target APBN tahun ini. Angka tersebut tumbuh 15,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja negara sudah dibelanjakan Rp2.997,2 triliun. Ini adalah 78% dari total target APBN 2026. Nilainya tumbuh 15,6% dibanding belanja Oktober 2025,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.618 triliun atau sekitar 83% dari target sepanjang 2026. Nilai tersebut meningkat 23,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Suahasil mengatakan pemerintah masih akan memantau percepatan belanja hingga akhir tahun, mengingat kementerian dan lembaga biasanya menyelesaikan sebagian besar kontrak pengadaan pada Desember.
“Nanti kita lihat percepatan belanja seperti apa sampai akhir tahun. Biasanya K/L [kementerian/lembaga] menyelesaikan seluruh kontrak pada Desember,” katanya.
Di sisi lain, keseimbangan primer APBN hingga Oktober 2026 mencatatkan surplus Rp114,8 triliun. Posisi tersebut berbalik dibandingkan Oktober 2025 yang masih mengalami defisit keseimbangan primer Rp45 triliun.
Terkait kondisi defisit APBN, Suahasil menegaskan bahwa defisit tidak serta-merta menunjukkan kerugian negara. Menurut dia, APBN sejak awal memang dirancang untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat melalui belanja pemerintah.
“Memang APBN didesain sejak awal, tekor bukan berarti rugi. APBN tidak ada urusan dengan untung dan rugi, ini untuk belanja seluruh rakyat. Ini saya tegaskan,” ujarnya.
(mef/ros)
