Pemerintah turut membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia.
Menurut Hashim, perlindungan ekosistem gambut dan mangrove menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga lingkungan serta mencegah kerusakan kawasan hutan.
Terkait pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan, Hashim menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan.
Pemerintah tidak akan memperluas kegiatan pertanian ke kawasan hutan primer.
Sebagai gantinya, peningkatan produktivitas pertanian akan difokuskan pada lahan-lahan yang telah mengalami degradasi.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pangan nasional tanpa harus mengorbankan kawasan hutan primer.
Dalam siaran pers di laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Hashim juga memaparkan capaian pemerintah dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui program perhutanan sosial.
"Program tersebut telah menjangkau lebih dari 1,4 juta keluarga dengan cakupan lahan mencapai 8 juta hektare kawasan hutan,"katanya.
Dia menilai keterlibatan masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelestarian hutan.
Melalui program perhutanan sosial, pemerintah memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan.
Selain perhutanan sosial, pemerintah telah menetapkan sekitar 400.000 hektare hutan adat. Pemerintah menargetkan luasan tersebut dapat meningkat hingga 1,4 juta hektare pada 2029.
Di sektor kelautan, Hashim mengatakan Indonesia turut memperkuat perlindungan ekosistem pesisir yang berperan menyimpan karbon biru atau blue carbon, seperti hutan mangrove dan padang lamun.
"Salah satu langkah yang dilakukan adalah menetapkan target konservasi sebesar 30% dari wilayah perairan nasional,"kata dia.
Sementara itu, dalam upaya mempercepat transisi energi bersih, Indonesia juga memprakarsai pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.
Pengembangan energi surya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus memastikan proses transisi energi berjalan secara berkeadilan.
(dec/wdh)
