Berdasarkan catatannya, dia mencontohkan salah satunya adalah harga beras medium nasional yang masih berada di kisaran Rp14.600–15.000/kilogram (kg), dengan kenaikan di lebih dari seratus kabupaten/kota.
"Surplus produksi secara agregat tidak otomatis menurunkan harga di daerah defisit karena bottleneck distribusi antarpulau dan rantai pasok yang panjang," kata dia.
Dari sisi ekonomi politik pangan, menurutnya, kebijakan saat ini lebih kuat melindungi kepentingan hulu melalui HPP dan serapan negara. Namun, struktur industri penggilingan tetap sangat terkonsentrasi.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, dari total serapan gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun, sebanyak 1.056 unit penggilingan skala besar (kapasitas 20 ton per jam) menguasai 40 persen pasokan gabah atau sekitar 25 juta ton.
Jumlah tersebut setara dengan yang diserap oleh 161.401 unit penggilingan kecil, sementara penggilingan skala sedang menyerap sekitar 20%. Konsentrasi ini dinilai membuat pelaku besar memiliki daya tawar tinggi dalam memperebutkan bahan baku.
Persaingan Bulog dan Swasta
Eliza menilai ada persaingan antara Perum Bulog dan pihak swasta yang justru menjadi salah satu sumber teknana harga gabah.
Dia mencontohkan, ketika Bulog aktif menyerap dalam jumlah besar dengan HPP yang relatif tinggi, swasta besar ikut bersaing sehingga harga gabah di tingkat petani sering naik di atas HPP, terutama di luar musim panen.
"Kondisi ini menguntungkan petani di satu sisi, tetapi membuat biaya bahan baku penggilingan melonjak," utur Eliza.
Hal ini mengakibatkan penggilingan kecil ang tidak memiliki modal besar atau jaringan pasokan yang kuat semakin sulit mendapatkan gabah dan banyak yang akhirnya hanya bisa beroperasi terbatas.
Berbeda dengan pelaku penggilingan besar yang memiliki kapasitas penyimpanan, modal, dan jaringan distribusi, sementara pelaku kecil tersingkir secara bertahap.
"Selama pangsa pasar Bulog masih terbatas (sekitar 15%) dan struktur industri penggilingan tetap terkonsentrasi, persaingan justru menaikkan harga gabah dan menekan penggilingan kecil, sementara harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi."
Hal ini menurutnya sekaligus menjadi refleksi dua tahun masa kepemimpinen Prabowo-Gibran khusus sektor kebijakan ketahanan pangan.
Memasuki tahun ketiga, dia meminta pemerintah untuk menggeser prioritas kebijakan, yang lebih diarahkan ke sustainability, equality, dan resiliensi.
Fokus utamanya adalah penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, peningkatan produktivitas secara berkelanjutan, efisiensi rantai pasok, pengurangan kehilangan hasil panen, dan perbaikan asimetris informasi.
Kemudian, pengelolaan cadangan yang lebih sesuai kebutuhan daerah, serta upaya lebih sistematis untuk menyeimbangkan peran negara dan swasta agar penggilingan kecil tetap punya ruang dan harga konsumen tidak terus tertekan oleh persaingan bahan baku di hulu.
"Tanpa pembenahan pada ketersediaan, fluktuasi, dan disparitas harga, surplus produksi nasional akan tetap bersifat agregat dan tidak sepenuhnya dirasakan sebagai keterjangkauan oleh sebagian besar masyarakat," pungkasnya.
(ain)
