“Puluhan tahun tidak dikerjakan. Saya beri instruksi kepada ESDM lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” tegas Kepala Negara.

Hulu Migas

Tak hanya di sektor pertambangan, Prabowo juga menyatakan menemukan kondisi serupa di industri hulu migas. Dalam kaitan itu, dia bercerita Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku mangkrak selama hampir 28 tahun.

Hingga akhirnya dirinya pergi langsung ke Jepang untuk bertemu perwakilan perusahaan asal Jepang, Inpex Masela Limited, yang memiliki hak partisipasi di Blok Masela.

“Saya tanya dengan sopan 'Yang Mulia, pihak Inpex masih tertarik? Kalau tidak, terpaksa kami harus cabut karena rakyat kami sangat membutuhkan.' Insyaallah mereka kemarin hadir dan mereka janji dalam enam bulan akan sudah mulai kegiatan aktivitas. Kita lihat saja nanti, kita hormati,” tuturnya.

Adapun, Kementerian ESDM mencatat jumlah izin tambang yang aktif per Februari 2026 mencapai 4.052, turun dari posisi November 2025 sebanyak 4.252 izin usaha.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, jumlah itu terbagi kembali menjadi beberapa jenis izin pertambangan, antara lain; 26 kontrak karya (KK), 74 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B), 3.818 IUP, 27 IUP khusus (IUPK), 15 izin pertambangan rakyat (IPR), serta 92 surat izin penambangan batuan (SIPB).

Lebih lanjut, dari total 3.818 IUP terdapat 1.667 IUP untuk mineral logam dan batu bara (minerba) dan 2.151 IUP mineral nonlogam dan batu bara.

Secara terperinci, total 1.667 IUP mineral logam dan batu bara terbagi lagi menjadi 841 jenis mineral logam dan 826 untuk batu bara.

Khusus untuk IUP mineral logam, sebanyak 15 di antaranya merupakan IUP eksplorasi dan 826 di antaranya merupakan operasi produksi.

Untuk IUP batu bara, sebanyak 811 di antaranya merupakan IUP operasi produksi dan 15 sisanya merupakan IUP eksplorasi.

(azr/wdh)