UNEP menegaskan pengurangan emisi yang diperlukan harus dilakukan secara “segera, mendalam, cepat, dan berkelanjutan.”
Menurut laporan tersebut, kurang dari separuh negara anggota G20 berada di jalur yang tepat untuk mencapai target 2030 yang telah ditetapkan. UNEP memprediksi akan terjadi pemanasan global sebesar 2,6°C pada 2100 jika kebijakan saat ini terus berlanjut.
“Ini bukan saatnya untuk menyerah,” ujar Inger Andersen, Direktur Eksekutif UNEP, kepada para wartawan. “Sebaliknya, ini adalah tentang bagaimana kita menemukan jalan untuk kembali ke jalur yang benar.”
Laporan ini menjabarkan berbagai langkah yang dapat diambil ke depan, menyusul pernyataan PBB bulan lalu yang menyebutkan bahwa melampaui ambang batas kenaikan suhu 1,5°C—sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Paris 2015—kini hampir pasti terjadi.
Setiap kenaikan suhu, meski hanya sepersekian derajat di atas tingkat pra-industri, akan meningkatkan risiko terjadinya peristiwa cuaca ekstrem, kerusakan pada produksi pangan global, dan lonjakan inflasi.
Keputusan AS untuk keluar dari Perjanjian Paris telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi upaya iklim global.
Meskipun laporan UNEP menunjukkan bahwa pertumbuhan emisi kolektif negara-negara G20 melambat pada tahun lalu, peningkatan emisi Amerika Serikat yang mencapai 133 megaton CO₂ “jauh melampaui” negara mana pun.
Turki, tuan rumah COP31, menempati posisi kedua dengan peningkatan sebesar 24,4 megaton.
Target iklim AS yang diumumkan pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Biden—yang diproyeksikan mampu mengurangi emisi sebesar satu gigaton pada 2030—kini tidak lagi dimasukkan dalam perhitungan UNEP. Satu gigaton setara dengan total emisi tahunan dari seluruh kendaraan yang beroperasi di negara tersebut.
Meskipun emisi gas rumah kaca global tahun lalu berada pada tingkat yang serupa dengan 2024, laporan tersebut menyatakan bahwa “terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa emisi global telah mencapai titik stabil atau puncak.”
Peningkatan emisi yang berasal dari penggunaan bahan bakar fosil berhasil diimbangi oleh penurunan emisi dari sektor penggunaan lahan dan kehutanan.
Para pemimpin dunia dan negosiator iklim dijadwalkan untuk bertemu dalam COP31 di Antalya, Turki, pada awal November mendatang guna membahas langkah-langkah untuk mengatasi pemanasan global serta beradaptasi terhadap dampaknya.
Meskipun Turki berupaya menggalang komitmen global untuk meningkatkan elektrifikasi hingga mencapai 35% dari konsumsi energi pada 2035, perang yang sedang berlangsung di Iran serta pemilihan umum mendatang di sejumlah negara—termasuk Brasil dan Prancis—telah membuat isu iklim tergeser ke posisi yang kurang prioritas dalam agenda kebijakan.
Para negosiator di COP31 juga dihadapkan pada kemungkinan tidak tersedianya laporan-laporan penting mengenai sains iklim, menyusul penangguhan pertemuan anggota Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) di Addis Ababa pekan lalu, yang berakhir tanpa kesepakatan mengenai jadwal penyusunan laporan tersebut.
“Kesenjangan emisi saat ini merupakan kesenjangan kepemimpinan,” ujar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
“Melampaui batas target (overshoot) bukan berarti menyerah. Kita masih bisa meminimalkan tingkat dan durasi pelampauan tersebut, serta berupaya menurunkan kembali suhu bumi hingga di bawah 1,5°C sebelum abad ini berakhir.”
(bbn)
