Adapun, di Kota Gorontalo, antrean panjang tetap terjadi meski pasokan bahan bakar minyak (BBM) harian sebesar 478 kiloliter dinilai memadai untuk kebutuhan warga.
Menurut Pemprov Gorontalo, melalui akun Instagram @pemerintahgorontaloprov, penumpukan antrean kendaraan tersebut dipicu oleh beberapa faktor utama.
Pada Senin, (10/10/2026), kapal pemasok BBM sempat mengalami keterlambatan bersandar hingga 10 jam yang mengganggu rantai pasok dan memicu kepanikan warga (panic buying).
Masalah makin diperparah oleh ditemukannya dua SPBU nakal yang akhirnya dijatuhi sanksi penutupan sementara selama dua pekan oleh Pertamina akibat melayani pengisian galon atau jerigen tanpa izin.
Situasi antrean panjang ini turut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang menggunakan tangki kendaraan modifikasi atau melakukan pengisian secara berulang untuk mencari keuntungan.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan sejumlah langkah tegas.
Gubernur Gusnar Ismail bersama jajaran pemprov telah meminta bantuan Polri, TNI, serta Pertamina untuk menindak tegas oknum SPBU nakal, pengisi jerigen, pelaku pengisian berulang, maupun kendaraan yang tidak layak jalan.
Kondisi antrean yang terus berulang di Gorontalo memicu reaksi keras dari masyarakat dan kalangan mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo mempertanyakan transparansi distribusi serta efektivitas pengawasan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Koordinator AMMPD Provinsi Gorontalo, Arif Rahim, menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terbuka mengenai penyebab antrean yang mengganggu mobilitas dan roda ekonomi warga.
“Kami mendesak Pertamina untuk membuka data penyaluran, menjelaskan kendala lapangan, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar antrean tidak lagi menjadi pemandangan biasa,” ungkap Arif dikutip dari akun Instagram @gorontalopost.co.id, Rabu (21/10/2026).
Mulai Terurai
Keadaan agak berbeda terjadi di Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara. Melalui @kendarikota.go.id, pemerintah melaporkan antrean BBM mulai lengang di SPBU Andonohu, SPBU Rabam, SPBU THR, SPBU Saranani, SPBU Teratai, dan SPBU Tipulu.
Terurainya antrean kendaraan tersebut terjadi usai Pemerintah Kota Kendari mengambil tindakan tegas terhadap praktik penimbunan bensin yang sempat mengacaukan ketertiban distribusi BBM.
Kendati antrean kendaraan di Kota Kendari sudah mulai mengurai, masyarakat berharap pelayanan di SPBU dapat terus ditingkatkan agar proses pengisian BBM berjalan lebih cepat.
Salah seorang warga, Asri, menyarankan agar pihak pengelola SPBU memaksimalkan seluruh nozel atau pompa pengisian yang ada, terutama pada jam-jam sibuk pagi hari saat mobilitas warga sedang tinggi.
“Pemkot Kendari diharap bisa memperkuat koordinasi dengan pengelola SPBU dan aparat penegak hukum supaya antrean panjang tidak kembali terjadi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui stok BBM RON 90 atau Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite secara nasional sudah turun ke level 16—18 hari dari level 18—20 hari, gegara migrasi konsumsi dari Pertamax.
Bahlil menyatakan hanya bensin RON 90 yang saat ini stoknya berada di bawah 20 hari, tetapi dia mengklaim hal tersebut tidak menandakan bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan bahan bakar minyak.
“Oh, sekarang lagi proses pencampuran kan. Di kilang itu kan ada, kalau kita kan RON 90, yang kurang dari 20 hari itu hanya RON 90. Kalau Solar, RON 92, RON 95, RON 98 itu no issue. Enggak ada masalah,” kata Bahlil kepada awak media, di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).
Di sisi lain, Bahlil membeberkan bahwa terjadinya antrean BBM di sejumlah wilayah di Indonesia murni karena kendala teknis kelancaran distribusi logistik antarwilayah, bukan disebabkan oleh kelangkaan stok secara nasional.
Khusus wilayah Bali, penurunan cadangan sempat terjadi akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Namun, pasokan di Bali kini telah pulih ke level 11 hingga 12 hari dan dinaikkan target statusnya menjadi 15 hari.
Adapun, untuk mengurai kendala logistik tersebut, Pertamina mengintensifkan rantai distribusi dari Jawa ke Bali dengan menambah jumlah armada kapal pengangkut dari semula 3 kapal menjadi 7 kapal.
"Secara cadangan nasional tidak ada terlalu sesuatu yang harus kita khawatirkan. Sekarang distribusinya yang kita perlancar. Ini yang saya minta kepada Pertamina untuk menambah armada," tutur Bahlil.
Selain itu, Bahlil mengungkapkan bahwa kendala distribusi di beberapa wilayah daerah seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra turut dipengaruhi oleh pendangkalan sungai akibat faktor cuaca.
Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran pengiriman BBM ke sejumlah daerah yang selama ini mengandalkan jalur sungai sebagai sarana transportasi.
“Nah, memang tadi ada juga kita bahas tentang beberapa tempat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra,” ujarnya.
Sebagai langkah penanganan, Pertamina mengalihkan sebagian distribusi BBM dari jalur sungai ke transportasi darat.
Namun, perubahan moda transportasi tersebut membutuhkan waktu tambahan sehingga berpotensi memengaruhi kecepatan pengiriman ke daerah tujuan.
“Jadi kita mengalihkan dengan transportasi darat, dan itu sebagian memakan waktu. Sekalipun demikian, kita akan melakukan maksimal agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi,” ungkap Bahlil.
(smr/wdh)
