Depresiasi rupiah berpotensi meningkatkan biaya barang impor, bahan baku industri, pangan, obat-obatan, mesin hingga komponen produksi yang bergantung pada pasokan luar negeri. Stabilisasi nilai tukar menjadi prioritas penting untuk membuat momentum pertumbuhan tetap terjaga.
Disiplin Fiskal
Dari sisi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus menunjukkan defisit Rp235,6 triliun atau 0,91% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Masih jauh dari batas legal 3% PDB.
Pemerintah perlu memastikan belanja pada sisa tahun ini, termasuk subsidi energi yang terpengaruh harga minyak dan nilai tukar, tidak menimbulkan tekanan yang mengganggu kredibilitas anggaran. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah akan terus mencari ruang efisiensi dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir 2026. Meski begitu, Suahasil menyebut bahwa upaya efisiensi itu tidak akan menghentikan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Ruang efisiensi itu tergambar pada angka pemangkasan belanja seperti belanja perjalanan, alat tulis kantor, sewa dan seremoni melalu Inpres No 1/2025. Pemerintah mengklaim angka efisiensi ini mencapai Rp306,17 triliun.
Penghematan ini perlu dibarengi dengan evaluasi untuk memastikan apakah angka tersebut adalah pagu yang dipangkas, anggaran yang diblokir, atau pengeluaran yang benar-benar berhasil dihemat.
Sebab, disiplin fiskal sebenarnya tidak cuma dipahami sebagai upaya memangkas belanja secara serentak. Paling penting adalah meningkatkan kualitas belanja dengan melindungi program yang memberi manfaat sosial dan ekonomi paling besar.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki ketepatan sasaran subsidi, menekan kebocoran, serta memastikan proyek dan program pemerintah memberi hasil yang bisa diukur.
Dalam hal ini, Suahasil menyebut kementerian keuangan akan terus menjaga stabilitas ke depan sekaligus mendorong pertumbuhan. "Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai (output) dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien," terang Suahasil.
Bendahara Negara juga memperkirakan belanja pemerintah akan mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV-2026. Nilai tersebut diproyeksikan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dikisaran Rp1.200 triliun.
Program Prioritas
Salah satu karakter dalam pemerintahan Prabowo-Gibran adalah besarnya ruang yang dialokasikan untuk program prioritas. Dalam kebijakan APBN 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan koperasi, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan sebagai agenda utama.
Secara ekonomi, sebenarnya agenda tersebut memiliki dua fungsi. Pertama, menjaga konsumsi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Kedua, membangun kapasitas jangka panjang lewat perbaikan gizi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan rantai pasok domestik.
Program-program ini mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun sepanjang 2025, dengan 2,7 juta tenaga kerja terserap, serta Rp1.1010 triliun dan 1,4 juta tenaga kerja pada semester I-2026.
Dalam salah satu program yang cukup populer, MBG, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun pada 2026, dengan target menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.
Desain program ini tak cuma berorientasi pada pemenuhan gizi, tapi juga diharapkan bisa menciptakan permintaan bagi petani, peternak, nelayan, usaha UMKM, dan penyedia jasa makanan di daerah.
Sebenarnya, jika pengadaan bahan pangan melibatkan pemasok lokal secara efektif, MBG berpotensi membentuk rantai pasok permintaan yang lebih luas. Alhasil, belanja pemerintah bisa jadi pendapatan untuk produsen pangan, menggerakkan usaha pengolahan dan distribusi, dan menciptakan lapangan kerja di sekitar titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di sisi lain, MBG tetap harus dikelola agar tingginya permintaan pangan tidak menambah tekanan harga. Sebab, jika pasokan lokal belum bisa mengejar permintaan yang masuk dari SPPG, kenaikan pembelian dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan persaingan bahan baku dengan konsumen rumah tangga.
Keberhasilan program prioritas ini perlu ditopang juga oleh perencanaan kebutuhan pangan, kontrak pemasok yang transparan, penguatan distribusi, serta adanya peningkatan kapasitas produksi bahan pangan. Terlebih di tengah dampak fenomena El Nino yang memicu ancaman kekeringan dan gagal panen.
Sedangkan, lewat Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah merancang program yang bisa jadi pusat layanan ekonomi desa, mulai dari distribusi kebutuhan pokok, logistik, pupuk, hingga akses pembiayaan. Mengacu data Simkopdes, terdapat 83.363 koperasi, di antaranya 79.736 koperasi telah memiliki akun, dan sebanyak 80.867 koperasi telah mengantongi NPWP.
Sementara, agenda prioritas lainnya mencakup program perumahan, ketahanan pangan, energi dan hilirisasi. Pemerintah mengklaim kuota rumah subsidi meningkat jadi 350 ribu unit per tahun, dari kuota sebelumnya 200 ribu.
Jumlah rumah subsidi ini bisa membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap tempat tinggal, juga menggerakkan sektor konstruksi, material bangunan, serta tenaga kerja di sektor ini. Dampak serapan kuota ini masih perlu diukur dengan sebaran lokasi rumah, akses transportasi, ketersediaan fasilitas umum, serta kesesuaian cicilan dengan kemampuan pendapatan rumah tangga.
Dari sisi pangan, stok beras pemerintah disebut telah mencapai 4,5 juta ton per 18 Oktober 2026, diikuti dengan capaian swasembada untuk delapan komoditas pangan. Sedangkan, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan mencapai 131 pada 2026. Ini bisa jadi sinyal positif bagi daya beli petani.
Dari program hilirisasi, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi domestik untuk meningkatkan nnilai tambah sumber daya alam, serta mengurangi ketergantungan dari produk impor. Sepanjang semester I 2026, investasi pada sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp206,5 triliun mengalir ke industri pengolahan mineral.
Modal asing menyumbang sekitar 70,9% dari keseluruhan investasi hilirisasi. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh transfer teknologi, meningkatkan keahlian tenaga kerja, serta memperluas akses pasar internasional. Lewat program ini pemerintah telah membentuk kerjasama antara Danantara dan Arm dengan menggelar program pelatihan bagi 15.000 insinyur semikonduktor.
Selain itu, pemerintah memperpanjang masa berlaku sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sebelumnya berlaku 3 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini diharapkan memangkas proses sertifikasi ulang dan membuat beban administrasi berkurang.
Secara umum, agenda prioritas itu berpotensi memperluas kesempatan ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Pekerjaan besar selanjutnya adalah mengubah skala program menjadi produktivitas, belanja menjadi manfaat, serta pertumbuhan jadi peningkatan kesejahteraan yang bisa dirasakan masyarakat secara luas.
--- dengan bantuan laporan Pramesti Regita Cindy
(red)
