"Kenapa harus by name by address? Karena kita harus tahu intervensi gizi itu kepada siapa dan progresnya seperti apa. Kalau tidak ada namanya, tidak ada kejelasan datanya, kan repot," katanya.
Dia menegaskan pemerintah terus memperbaiki pelaksanaan program MBG dalam tiga bulan terakhir. Perbaikan mencakup skema insentif, pemeriksaan dapur, pembenahan data penerima manfaat, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, pemerintah meningkatkan keterlibatan satuan tugas (satgas) di daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap operasional dapur MBG.
Menurut dia, sejumlah kepala daerah telah melakukan inspeksi mendadak terhadap dapur penyedia makanan. BGN juga menindaklanjuti rekomendasi pemerintah daerah, terutama apabila ditemukan persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah.
"Karena setelah dilihat ternyata misalnya IPAL-nya enggak bagus, kemudian pengelolaan limbahnya enggak bagus, kemudian ada, ya mohon maaf, ada tempat-tempat yang barangkali tidak bersih itu, kemudian sebagian kami suspend dan ada yang sudah kami suspend permanen atas rekomendasi dari satgas di pemerintah daerah itu," ujarnya.
Pemerintah menyatakan perbaikan pendataan dan pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran MBG berjalan tepat sasaran sekaligus menjaga kualitas dan keamanan makanan bagi seluruh penerima manfaat.
(dec/ell)
