Perusahaan-perusahaan tersebut diidentifikasi melalui analisis citra satelit dan data meteorologi mengenai titik panas serta gumpalan asap dari kebakaran tersebut, menurut laporan Business Times.

Singapura memberlakukan undang-undang kabut asap lintas batas pada tahun 2014, yang memungkinkan negara tersebut menjatuhkan denda kepada perusahaan hingga SG$100.000 atau US$78.000 per hari atas pencemaran yang ditimbulkan. Negara kota ini mencoba menegakkan undang-undang tersebut pada tahun 2015, namun Kementerian Lingkungan Hidup saat itu mengakui bahwa mereka mengalami kesulitan mendapatkan informasi dari mitra Indonesia mengenai perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pembakaran ilegal. Sepuluh tahun kemudian, empat perusahaan tersebut masih dalam penyelidikan.

Regulasi tersebut menargetkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran atau membiarkannya terjadi, apabila kabut asap yang ditimbulkannya menyebabkan Indeks Standar Polutan tetap berada pada tingkat yang tidak sehat selama setidaknya 24 jam.