Dia menjelaskan penguatan sistem transmisi tidak hanya berfungsi menekan potensi gangguan penyaluran listrik, tetapi juga menjadi kunci utama dalam efisiensi biaya operasional.
Efisiensi yang tercipta dari keandalan jaringan tersebut nantinya diharapkan dapat menekan beban biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.
Selain membenahi sektor operasional internal, PLN dituntut untuk mampu menyiapkan infrastruktur ketenagalistrikan yang mampu merespons pertumbuhan kebutuhan energi nasional.
Hal ini mencakup kesiapan sistem kelistrikan dalam menampung integrasi pembangkit skala besar pada masa mendatang.
"PLN perlu menyiapkan infrastruktur sejak dini untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik nasional serta mendukung target pengembangan proyek-proyek besar seperti PLTS 100 GW," kata Bisman.
Menurut Pushep, keberhasilan program transisi energi menuju energi bersih sangat bergantung pada kesiapan PLN dalam mengadaptasi teknologi transmisi modern.
Penyiapan jaringan yang adaptif akan mempermudah masuknya pasokan listrik dari berbagai sumber energi baru terbarukan (EBT).
Hitung Risiko
Meski demikian, Bisman mengingatkan bahwa agenda transisi energi harus dijalankan secara cermat dan memperhitungkan berbagai risiko, terutama terkait dengan pengurangan penggunaan energi fosil secara bertahap.
"Hal penting lainnya dalam transisi energi adalah bagaimana PLN siap-siap mengurangi energi fosil dan memaksimalkan EBT, tentu dengan mengantisipasi segala dampak yang menyertainya," jelasnya.
Bisman menambahkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025—2034, pemerintah menetapkan porsi EBT mendominasi pengembangan sistem kelistrikan nasional hingga mencapai 76% dari total penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Dari target tersebut, PLN diwajibkan membangun tambahan kapasitas EBT sebesar 42,1 GW dalam 10 tahun ke depan.
Penambahan ini mencakup berbagai potensi energi hijau, antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 17,1 GW, Tenaga Air (PLTA/PLTM) 11,7 GW, Tenaga Bayu/Angin (PLTB) 7,2 GW, Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, serta dukungan teknologi penyimpanan energi hingga 10,3 GW.
“Pelaksanaan target EBT dalam RUPTL ini menuntut komitmen PLN untuk melakukan transformasi besar pada infrastruktur dan jaringan transmisi nasional,” jelasnya.
Untuk diketahui, Suroso Isnandar resmi menjadi nakhoda baru PLN menggantikan Darmawan Prasodjo pada Rabu (14/10/2026).
Suroso diketahui memiliki pengalaman luas di sektor ketenagalistrikan, khususnya dalam manajemen sistem ketenagalistrikan, pembangkitan, transmisi, dan transformasi digital.
Lahir di Klaten pada 12 Agustus 1971, Suroso mengenyam pendidikan strata satu (S1) di bidang Teknik Sistem Tenaga di Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia kemudian lulus dengan gelar Sarjana Teknik pada 1994.
Suroso lalu melanjutkan pendidikan master dengan mengambil jurusan Magister Sains, Rekayasa, dan Manajemen Sistem Tenaga di Universitas Abertay, yang diselesaikannya pada 1999.
Enam tahun kemudian, pada 2025, Suroso meraih gelar Doktor di bidang Teknik Elektro dari almamaternya, ITB.
Di lingkungan PLN, Suroso mengawali karier sebagai General Manager, Unit Pembangkitan, dan Transmisi PLN Sulawesi periode 2019—2021.
Dia lalu mengemban tugas sebagai General Manager, PLN Pusat Pengiriman Beban Jawa, Madura, dan Bali selama setahun, yakni dari 2021 hingga 2022.
Sebelum diangkat menjadi Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN pada 18 Juni 2025, Suroso menduduki jabatan Kepala Divisi Digital dan Teknologi Informasi Kantor Pusat PLN pada 2022—2023.
(smr/wdh)
