"Dalam 2 hari, 3 hari saya berangkat ke sana, datang ke sana dan kita melihat memang rusaknya itu parah sekali, hampir 100 rumah sakit yang terdampak. Puskesmasnya se-1.000-an, pustunya itu 2.000-an yang terdampak," kata Budi.
Menurut Budi, pemerintah memprioritaskan pemulihan layanan rumah sakit agar masyarakat tetap mendapatkan penanganan medis, terutama untuk kondisi darurat. Sejumlah layanan kesehatan tidak boleh terhenti, seperti operasi, persalinan, dan cuci darah.
Dia mengatakan, seluruh rumah sakit yang terdampak di tiga provinsi tersebut dapat kembali beroperasi dalam waktu satu bulan. Meski belum sepenuhnya pulih, rumah sakit sudah bisa memberikan layanan kesehatan yang paling dibutuhkan masyarakat.
"Dalam waktu 1 bulan, seluruh rumah sakit di 3 provinsi ini bisa beroperasi kembali, tidak penuh. Tapi setidak-tidaknya untuk layanan-layanan yang sangat diperlukan itu bisa dilakukan," ujarnya.
Setelah rumah sakit, pemerintah melanjutkan pemulihan puskesmas. Budi menyebut seluruh puskesmas yang terdampak dapat kembali beroperasi dalam waktu sekitar 2,5 bulan. Keberadaan puskesmas diperlukan untuk menjaga layanan kesehatan dasar sekaligus mencegah penumpukan pasien di rumah sakit.
Selain itu, puskesmas tetap dibutuhkan untuk menjalankan program kesehatan masyarakat, seperti imunisasi dan pemeriksaan kesehatan. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan dasar selama masa pemulihan pascabencana.
Sementara itu, pemulihan sekitar 2.000 pustu membutuhkan waktu lebih panjang. Budi menjelaskan, sejumlah bangunan mengalami kerusakan berat, bahkan hanyut terbawa arus banjir. Sebagian fasilitas juga harus dibangun kembali di lokasi baru karena berada di kawasan yang terdampak bencana.
"Ada 6 di Provinsi Sumatera Utara yang harus benar-benar dibangun kembali. Atau kalau renovasi-renovasinya itu benar-benar harus menyeluruh, malah beberapa juga sudah hilang, jadi kita mesti cari tanah baru, lokasi baru untuk dibangun pustu yang baru," kata Budi.
(dec/spt)
