Sudaryono mengatakan, BGN berencana meluncurkan marketplace pada November atau Desember 2026. Melalui sistem tersebut, dapur SPPG nantinya diwajibkan membeli tujuh komoditas pangan secara daring agar harga dan asal pasokannya lebih transparan.
“Insyaallah, mulai November atau Desember ini kami akan meluncurkan semacam marketplace di BGN. Dapur-dapur nantinya wajib membeli tujuh komoditas melalui marketplace secara daring sehingga harganya jelas dan sumber telur, ayam, serta dagingnya berasal dari peternak, termasuk melalui koperasi-koperasi peternak,” jelasnya.
Sudaryono menilai, sistem pengadaan tersebut dapat memperbaiki rantai pasok pangan, terutama agar petani dan peternak memperoleh akses pasar yang lebih baik. Dengan mempertemukan produsen dan dapur SPPG secara langsung, pemerintah berharap hasil produksi dalam negeri dapat terserap dengan lebih optimal.
Dia juga menyoroti praktik perantara dalam perdagangan pangan yang dinilai berpotensi merugikan produsen maupun konsumen. Karena itu, pembenahan tata niaga diperlukan agar pelaksanaan MBG turut memberikan manfaat ekonomi bagi petani dan peternak lokal.
“Kita harus mengatasi persoalan yang ada. Praktik-praktik lama dengan mafia beras, mafia daging, dan sebagainya harus berubah. Kita ingin sistem yang tidak merugikan konsumen maupun produsen,” tegas Sudaryono.
(dec/spt)
