Selain dari sisi penerimaan, pemerintah juga akan menyelaraskan perkembangan belanja dan penganggaran melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) serta unit yang menangani perbendaharaan negara.
Menurut Bimo, keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pemerintah dalam menjaga kesehatan APBN hingga akhir tahun.
"Dari sisi pembiayaan, dari sisi misalnya kita perlu terbitkan surat utang, atau SBN atau sukuk atau apapun, itu juga nanti akan jadi keseimbangan untuk mempertahankan APBN yang sehat," tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat sebesar Rp1.6078 triliun. Angka ini meningkat 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp1.295,3 triliun.
Namun, perlu diingat bahwa porsinya baru 68,2% dari total target APBN sepanjang tahun ini.
Rinciannya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 17,6% menjadi Rp809,3 triliun atau mencapai 70,1% dari target. Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 128,2% menjadi Rp43,6 triliun atau 79% dari sepanjang tahun ini.
PPN dan PPnBM juga naik menjadi Rp683,3 triliun atau 38,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.
Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.
Potensi penambahan penerimaan pajak tersebut juga bisa saja terjegal dengan rencana pemerintah untuk segera mencairkan restitusi pajak secepat mungkin.
Percepatan pengembalian ini utamanya didorong kepada sektor-sektor yang mendongkrak perekonomian.
"Saya telah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak bahwa restitusi sebagai hak dari wajib pajak untuk industri-industri yang memang memerlukan cash flow, industri padat karya, UMKM, itu diberikan secepat mungkin diproses hak dari para wajib pajak ini," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara beberapa waktu lalu.
(prc/ell)
