“Alur distribusinya sudah juga dilakukan. Kemudian beberapa karyawan SPBU yang kurang, kita minta tolong ke aparat yang ada di sana untuk membantu, agar bisa membantu dan sekarang mulai terurai,” ucap Bahlil.
Bahlil menegaskan dirinya terus berkoordinasi dengan Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri untuk mendapatkan perkembangan penanganan antrean BBM di Bali.
Dia menyatakan tim Pertamina yang terlibat langsung secara teknis untuk mengatasi permasalahan tersebut, selaku badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor migas.
“Iya, saya baru habis komunikasi sama Pak Simon sekarang, karena tim Pertamina. Jadi saya harus menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa distribusi di tingkat lapangan itu dilakukan oleh Pertamina dan Pertamina Patra Niaga,” ujarnya.
Adapun, PPN menerjunkan sebanyak 108 mobil tangki dan 465 Awak Mobil Tangki (AMT) untuk mempercepat pemulihan serta penyaluran BBM di Bali.
Langkah ini diambil guna mengurai antrean kendaraan yang meluas di sejumlah SPBU wilayah Pulau Dewata.
Dari total armada yang dikerahkan, penguatan distribusi mencakup 99 unit mobil tangki standby dan 9 unit spot charter.
Penyaluran armada tersebut disokong langsung oleh 465 personel AMT, yang terdiri dari 365 personel utama, dan 100 personel bantuan lintas daerah.
Vice President Corporate Communication PPN Kitty Andhora menegaskan penambahan skala besar pada armada dan personel ini merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk memulihkan layanan BBM.
“Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan distribusi BBM di Bali melalui penguatan armada mobil tangki, dukungan personel lintas daerah, operasional terminal selama 24 jam, serta optimalisasi pasokan melalui kapal yang telah bersandar,” ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).
Kitty menambahkan, selain penambahan armada dan personel, pengerjaan distribusi BBM dari Fuel Terminal (FT) Sanggaran dan Integrated Terminal (IT) Manggis kini difungsikan penuh selama 24 jam nonstop, yang turut didukung oleh masuknya pasokan BBM dari kapal pengangkut yang telah bersandar.
Guna menampung dan mempercepat distribusi dari armada tangki yang dikerahkan, sebanyak 66 SPBU di area Denpasar dan Badung juga difungsikan selama 24 jam.
“Hal ini dilakukan untuk memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat sekaligus memecah kepadatan antrean pada jam-jam sibuk,” tambahnya.
Meskipun memaksimalkan jam kerja dan jumlah armada, Pertamina menegaskan tetap mengedepankan standar keselamatan kerja (fit to work) serta rotasi kerja bagi 465 awak armada untuk mencegah kelelahan berlebih saat melayani jalur distribusi.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan kendala teknis bongkar muat kapal tanker serta tingginya konsumsi BBM jenis Pertalite menjadi pemicu utama krisis pasokan di Bali.
Simon membeberkan salah satu armada kapal tanker pengangkut BBM mengalami kendala sistem penjangkaran saat hendak melakukan proses bongkar muat di pelabuhan. Kendala teknis ini berdampak pada keterlambatan jadwal distribusi yang sangat signifikan.
"Salah satu penyebab utama adalah salah satu kapal ketika kemarin pada saat untuk discharge kargo itu mengalami kesulitan di anchor, jangkarnya," ungkap Simon usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, dikutip dari akun Instagram resmi Koster @kosterupdate, Rabu (14/10/2026).
Proses bongkar muat BBM yang mulanya dijadwalkan selesai pada pukul 06.30 WITA bergeser hingga pukul 22.00 WITA.
Keterlambatan hingga belasan jam tersebut secara otomatis mengganggu rantai pasok ke SPBU di wilayah Bali.
Di samping persoalan teknis kapal tanker, Pertamina memetakan faktor internal lain berupa lonjakan permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Simon menilai ketimpangan harga yang cukup lebar atau disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi mendorong peralihan pola konsumsi masyarakat secara mendadak ke BBM jenis Pertalite.
Adapun, Ombudsman Republik Indonesia (RI) menerjunkan tim Respon Cepat Ombudsman (RCO) ke Provinsi Bali. Langkah ini diambil untuk mengusut tuntas antrean pembelian BBM yang dilaporkan telah mengular hingga melewati 24 jam.
Pimpinan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan penanganan krisis BBM di Bali menjadi prioritas utama lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.
"Hari ini kami telah memerintahkan Perwakilan Ombudsman Bali untuk menjalankan mekanisme Respon Cepat Ombudsman [RCO]," ujar Yeka usai agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
(azr/wdh)
