"Di tengah kelangkaan BBM yang dilaporkan terjadi di Bali, sejumlah unggahan penjualan BBM eceran memperlihatkan Pertalite yang ditawarkan dengan harga Rp65.000 hingga Rp100.000 per botol, berdasarkan informasi pada gambar yang beredar," kata akun tersebut, dikutip Kamis.
Belakangan ini, warga melaporkan kesulitan mencari BBM di Bali. Selain itu, antrean pembelian BBM di Bali juga terlihat sangat panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Banyak warganet yang menyatakan harus mengantre 1—1,5 jam untuk mendapatkan BBM, bahkan untuk mendapatkan BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo.
Bahkan terdapat warga yang mengklaim panjangnya antrean pembelian BBM membuat transportasi umum Trans Metro Dewata menjadi dipenuhi oleh penumpang.
Ditunggangi Spekulan
Fenomena antrean pembelian BBM akibat gangguan logistik di sejumlah daerah, tidak hanya di Bali, ditengarai turut memicu aksi spekulan yang memperkeruh suasana di lapangan.
Ekonom Senior dan Guru Besar Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan spekulan selalu memanfaatkan momentum ketika harga energi berfluktuasi dan selisih harga antara produk bersubsidi dan nonsubsidi makin melebar.
Menurutnya, kondisi perekonomian saat ini menjadi ladang subur bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin meraup keuntungan secara tidak sah.
"Spekulan selalu muncul pada saat harga berubah-ubah dan disparitas harga antara BBM atau LPG subsidi dan nonsubsidi melebar," kata Wijayanto saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (15/10/2026).
Dia menambahkan aksi penimbunan maupun manipulasi harga perlu segera ditindak tegas oleh pihak berwenang.
Namun, penegakan hukum terhadap para pelaku penimbunan membutuhkan komitmen moral dan ketegangan politik yang kuat dari pemerintah pusat.
"Praktik penimbunan sudah pasti terjadi dan sesungguhnya ini mudah dibongkar. Syaratnya ada keberanian dan political will dari pusat kekuasaan," ungkap Wijayanto.
Kemarin, Ombudsman Republik Indonesia (RI) juga mengumumkan laporan adanya indikasi kebocoran dan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan.
Praktik curang tersebut diduga melibatkan aktivitas pelangsiran hingga penggunaan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi oleh para spekulan.
Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar mengungkapkan bahwa penyelewengan ini memicu pergeseran pola konsumsi BBM di masyarakat.
"Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi seperti aktivitas pelangsiran dan penggunaan tangki yang dimodifikasi," kata Abdul Ghoffar dalam agenda konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).
Ghoffar menjelaskan penemuan tersebut memicu peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke produk yang disubsidi oleh pemerintah.
"Di Sumatra Selatan, misalnya, ditemukan indikasi perpindahan konsumen nonsubsidi ke Solar subsidi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman juga melaporkan krisis distribusi BBM yang meluas dan melanda 11 provinsi di Indonesia, sehingga pemerintah dan pihak terkait mesti segera melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Permasalahan BBM antara lain dilaporkan di Provinsi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat,” ungkap Abdul Ghoffar.
Ombudsman mencatat antrean kendaraan dilaporkan mencapai lebih dari 1 kilometer (km), seperti yang terjadi di Aceh dan Bali dengan waktu tunggu melebihi 3 jam.
Sementara itu, antrean sepanjang 300 hingga 700 meter terpantau terjadi di Provinsi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Utara dengan waktu tunggu berkisar antara 2—3 jam.
Adapun, khusus di Provinsi Papua Barat, antrean panjang sekitar satu kilometer terjadi khususnya pada malam hari.
(red)
