Bicara program populis Prabowo-Gibran maka tak lepas dari MBG dan KDMP. Dua program ini bahkan dinilai belum memberikan dampak dan manfaat yang nyata bagi masyarakat meski sudah hampir dua tahun berjalan.
Bahkan bukannya kemanfaatan, Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar justru menilai MBG dan KDMP justru menimbulkan beban anggaran dan risiko finansial.
Terlebih anggaran program tersebut sempat disebut sebesar Rp335 triliun, yang terdiri dari Rp268 triliun untuk anggaran BGN dan Rp67 triliun sebagai cadangan anggaran. Namun, angka tersebut kemudian diturunkan menjadi Rp248 triliun dan kembali berubah menjadi Rp217 triliun.
Menurutnya, meskipun alokasi anggaran telah beberapa kali diturunkan, jumlahnya masih besar.
"Kalau saya rangkum, manfaatnya belum nyata, [tapi] biaya dan risikonya jelas," jelas Akbar.
Sementara untuk KDMP, Akbar berpandang bahwa konsep KDMP mengalami kaburnya arah eksekusi.
Menurutnya koperasi seharusnya tumbuh dari bawah (bottom-up) berdasar swadaya masyarakat lokal, bukan terus dijalankan secara terpusat (top-down). Di samping itu, skema pembiayaan KDMP turut dinilai berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah.
2. Tekanan Kebijakan TKD
Evaluasi CORE Indonesia juga memotret adanya kecenderungan resentralisasi fiskal. Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas Transfer ke Daerah (TKD) membuat banyak pemerintah daerah kesulitan membiayai pembangunan daerahnya.
Sebab pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dipangkas hingga tersisa Rp5 triliun untuk tahun anggaran 2027.
Akbar menjelaskan DAK Fisik dipakai Pemda untuk membangun infrastruktur mulai sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Ketika anggaran ini diturunkan, maka Pemda terancam tidak melakukan pembangunan infrastruktur baru.
"Ini adalah bagian dari cerita besar resentralisasi, ya. Cerita besar resentralisasi di mana sekian kewenangan yang tadinya sudah didesentralisasikan kepada daerah ditarik lagi oleh pusat," kata Akbar.
3. Sorotan Terhadap Danantara
CORE Indonesia juga turut mengkritik kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Salah satunya yakni dengan belum dibukanya laporan keuangan Danantara secara publik.
Menurut ekonom CORE Dipo Satria Ramli hal ini dapat meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar terkait systemic risk dan berpotensi memicu fenomena crowding out (menggeser peran pelaku usaha swasta).
Di samping itu, sorotan juga ia tujukkan kepada sikap pemerintah yang akhirnya membatalkan kebijakan setoran dividen Danantara ke kas negara.
"Kalau Danantara tidak memberikan dividen profit kepada negara APBN, jadi fungsi dia apa? Ya kan, apakah lapangan pekerjaan tadi yang sudah disebutkan? Apakah membangun industri yang tadi di-describe kan? Ini kita belum tahu."
"Berarti KPI-nya apa nih? Kalau bukan dividen apa KPI buat negara kita? Ya kan, kalau enggak ngapain, mendingan jadi swasta aja," tegasnya.
4. Ambisi Pertumbuhan 8% yang Sulit Tercapai
Adapun terkait target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, CORE Indonesia menilai target tersebut sangat sulit dicapai apabila pertumbuhan hanya ditopang oleh konsumsi pemerintah dan BUMN, sementara investasi swasta cenderung stagnan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal bahkan mengatakan kontribusi investasi dari sektor swasta saat ini justru masih sangat minim.
"Pertumbuhan swastanya itu sangat kecil sekali. Jadi capex growth itu hampir stagnan lah ya. Nah sementara yang di investasi di BUMN itu sangat-sangat besar. Dan itu terefleksikan juga dengan kredit investasi yang disalurkan ya," tegasnya.
(prc/ell)
