Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, dengan investasi diproyeksikan tumbuh setidaknya 7%. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mengandalkan sinergi kebijakan fiskal, investasi strategis Danantara, serta partisipasi sektor swasta.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menambahkan pemerintah tidak hanya berupaya menarik investasi masuk ke Indonesia, tetapi juga menjaga kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui tiga hal. Pertama, terus membangun kredibilitas, kinerja, dan stabilitas perekonomian, baik fiskal, moneter, maupun sektor keuangan. Kredibilitas dan kinerja perekonomian serta arah kebijakan juga secara reguler dikomunikasikan kepada market/investor secara terpadu.
"Kedua disiplin dan integritas pasar yang terus kita jaga. Hal ini penting untuk membangun pasar keuangan yang lebih dalam, aktif, dan likuid."
Ketiga terus melakukan pendalaman pasar keuangan, terutama dalam hal memperkuat investor institusional maupun ritel domestik, sehingga pasar keuangan tidak saja lebih aktif dan likuid, namun juga lebih resilien dalam menghadapi dinamika keuangan global.
Dorong Pembiayaan Pembangunan Multilateral
Dalam kesempatan terpisah, Bendahara Negara menegaskan pentingnya mobilisasi modal swasta dan percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral.
Hal tersebut disampaikan dalam The 57th Joint Governors Meeting di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2026).
Dalam forum tersebut, Suahasil memaparkan tiga prioritas kerja sama pembangunan internasional. Pertama, meningkatkan mobilisasi modal swasta melalui pembiayaan yang terjangkau dan investasi produktif.
Kedua, mempercepat persetujuan dan pelaksanaan program pembangunan melalui penguatan kerja sama dengan World Bank Group.
Ketiga, menerapkan kebijakan graduation dengan tetap mempertimbangkan kepemilikan negara atas program pembangunan dan kesinambungan dukungan.
"Bagi Indonesia, prioritasnya sudah jelas, pembiayaan yang menarik investasi produktif, implementasi yang menghasilkan lapangan kerja berkualitas, serta kemitraan yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan negara," jelasnya.
Suahasil juga menekankan di tengah dampak perubahan iklim dan bencana alam, aksi iklim serta kesiapsiagaan menghadapi krisis perlu dirancang secara praktis dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.
Indonesia sendiri menurutnya turut mendukung implementasi Paris Agreement serta upaya adaptasi yang sejalan dengan ketahanan energi, keterjangkauan, daya saing, dan kesinambungan fiskal.
(lav)
