Blackout PLN
Lebih lanjut, Rosan juga berkomentar ihwal terjadinya pemadaman listrik serempak atau blackout di Batam. Menurut dia, PLN perlu memiliki rencana cadangan yang memadai untuk mengatasi sejumlah persoalan—termasuk ketika terjadi blackout.
"Ya tentunya evaluasi itu harus tetap kita lakukan, kita harus selalu siap dalam segala kondisi, kita harus punya selalu backup plan yang mungkin sama ini yang harus di-backup plan juga di PLN. Apabila ada kejadian, tuh backup plan-nya tuh seperti apa gitu. Nah itu yang harus juga terus dilakukan di seluruh Indonesia," tegas dia.
Sekadar informasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi ketidakhematan subsidi listrik yang meningkatkan risiko fiskal pemerintah sebesar Rp61,48 triliun.
Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang diterbitkan BPK, khususnya pada pemeriksaan atas bidang pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi dan kompensasi.
BPK mengungkap tiga penyebab potensi ketidakhematan tersebut. Pertama, pemerintah belum menetapkan kelompok desil masyarakat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhak menerima subsidi listrik.
"Apabila DTSEN digunakan, maka akan diperoleh penghematan nilai subsidi sebesar Rp28,54 triliun," tulis BPK dalam laporan tersebut.
Kedua, pemerintah belum mengambil kebijakan penyesuaian tarif listrik nonsubsidi (tariff adjustment) minimal pada tujuh golongan tarif.
Menurut hasil perhitungan BPK, padahal jika kebijakan penyesuaian tarif listrik terlaksana, pemerintah berpotensi menghemat keuangan negara sebesar Rp8,94 triliun.
Selanjutnya ketiga, PT PLN disebut belum optimal melakukan upaya efisiensi Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik (BPP TL), seperti belum bisa menjamin ketersediaan pasokan energi primer (batu bara dan gas) dalam jangka panjang.
Lalu, kewajiban membayar independent power producer (IPP) atas pembelian tenaga listrik dengan skema take or pay meski energi listrik tidak sepenuhnya dimanfaatkan sebesar Rp15,39 triliun untuk tahun 2025, dan ada investasi pada proyek ketenagalistrikan yang penyelesaiannya berlarut-larut sehingga menimbulkan cost to complete sebesar Rp8,59 triliun.
BPK menyebut ketiga permasalahan tersebut telah berulang diungkap oleh lembaga tersebut pada LHP sebelumnya.
Adapun, PLN mulai menjalankan program streamlining atau perampingan dan konsolidasi entitas usaha, sejak 12 Mei 2026. Perseroan menargetkan melakukan konsolidasi 44 entitas usaha menjadi 23 entitas.
Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto menyatakan program perampingan entitas usaha memasuki tahap eksekusi pada kuartal II dan III-2026.
Dia menambahkan program streamlining yang dilakukan perseroan telah resmi diumumkan pada 12 Mei 2026.
"PLN terus menjalankan program streamlining dan konsolidasi entitas usaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta memperkuat fokus bisnis inti perusahaan," kata Greg kepada Bloomberg Technoz, Selasa (11/8/2026).
Greg menyatakan pada tahap awal penggabungan entitas usaha dilakukan untuk sejumlah lini, termasuk menggabungkan PLN Electricity Services dan PLN Nusa Daya.
Kemudian, perseroan menargetkan penggabungan PLN Indonesia Power Services, PLN Nusantara Power Services, dan PLN Suku Cadang.
Setelah itu, perseroan menargetkan penggabungan Haleyora Powerindo, Paguntaka Cahaya Nusantara, dan Mitra Karya Prima.
"PLN juga melakukan divestasi entitas nonstrategis dan likuidasi perusahaan dormant," tegas Greg.
—Dengan asistensi laporan dari Merinda Faradianti
(azr/ros)
