1. Evaluasi Kebutuhan dan Alokasi BBM Berbasis Data Riil
Kholid mengatakan pemerintah perlu memperbarui data konsumsi BBM secara akurat di setiap wilayah. Solusi pertama ini berfokus pada evaluasi kebutuhan dan alokasi BBM per daerah berbasis kebutuhan riil dan aktual di lapangan, sehingga alokasi kuota tidak lagi menggunakan estimasi lama yang tidak relevan dengan lonjakan permintaan daerah.
"Ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yang pertama terkait evaluasi kebutuhan dan alokasi BBM per daerah berbasis kebutuhan riil dan aktual," ungkap Kholid.
2. Penguatan Sistem Distribusi dan Deteksi Dini
Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, PT Pertamina (Persero), sebagai pengelola energi wajib memperkuat infrastruktur distribusi BBM.
Solusi kedua ini mencakup penguatan sistem distribusi untuk mendeteksi potensi kelangkaan lebih dini, sehingga langkah penyaluran darurat dapat dilakukan sebelum stok BBM di SPBU benar-benar habis.
"Keandalan sistem distribusi akan menentukan kontinuitas pasokan hingga ke tingkat konsumen," ungkap Kholid.
3. Pengetatan Pengawasan BBM Bersubsidi
Pemerintah harus meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.
Solusi ketiga ini menekankan pengetatan pengawasan BBM bersubsidi untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
4. Peningkatan Cadangan Operasional dan Infrastruktur BBM
Solusi keempat berfokus pada penguatan infrastruktur fisik melalui peningkatan cadangan operasional, penambahan kapasitas penyimpanan, perbaikan keandalan transportasi, serta perbaikan mekanisme pengisian kembali stok (replenishment) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) dan SPBU.
"Langkah ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan saat terjadi kendala logistik,” kata dia.
Kholid menegaskan bahwa ketahanan energi juga bukan sekadar memastikan harga BBM terjangkau, tetapi mencakup ketersediaan pasokan, distribusi, serta aksesibilitas energi secara merata.
"Jangan sampai kita hanya berhasil menjaga harga BBM, tetapi gagal menjaga ketersediaannya. Ketahanan energi tidak cukup diukur dari stok nasional. Ukuran yang paling nyata adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM dengan mudah, dalam jumlah yang cukup, dan dengan harga yang terjangkau," ungkap Kholid.
Sebagai informasi, krisis kelangkaan BBM terbaru kembali terjadi di Bali pada Senin (12/10/2026), yang memicu antrean panjang dan mengular di sejumlah SPBU wilayah Denpasar, Badung, hingga Kabupaten Jembrana.
Kekosongan pasokan jenis Pertalite hingga Pertamax membuat puluhan pengendara kebingungan, bahkan terpaksa mendorong kendaraan mereka karena kehabisan bahan bakar di tengah jalan.
Menyikapi situasi mendesak tersebut, PT Pertamina Patra Niaga langsung menggelontorkan pasokan tambahan BBM sebanyak 26.200 kiloliter (kl) secara bertahap mulai Selasa (13/10/2026) guna mengurai antrean di lapangan.
Sebelum kelangkaan parah pada Oktober 2026 ini, gejala kepincangan pasokan sudah mulai dirasakan masyarakat dan pengusaha di Bali sejak pekan pertama Oktober, tepatnya sekitar Kamis (8/10/2026).
Laporan realisasi PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus per 30 September 2026 mencatat bahwa konsumsi Pertalite di Bali telah tembus sebesar 4.239.187 kl. Angka tersebut setara dengan 74,4% dari total kuota tahunan yang dialokasikan untuk Bali sebesar 5.697.778 kl.
Tingginya tingkat penyerapan yang mencapai rata-rata di atas alokasi harian normal ini mengindikasikan bahwa kuota BBM bersubsidi di daerah tersebut berpotensi terlampaui hingga 0,7% pada akhir Desember 2026 jika tidak ada penyesuaian kuota atau pembatasan konsumsi.
(smr/ros)
