Fabby menilai gangguan pasokan yang terus berulang selama dua bulan terakhir mengindikasikan adanya tekanan yang sangat serius pada rantai pasok BBM nasional.
“Lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah turut meningkatkan biaya pengadaan serta distribusi BBM, sementara kondisi arus kas Pertamina menghadapi tekanan yang semakin besar,” kata Fabby.
Untuk itu, IESR meminta pemerintah tidak sekadar memberikan pernyataan normatif terkait ketahanan stok nasional tanpa menyelesaikan masalah nyata di lapangan.
“Pemerintah tidak cukup hanya menjamin bahwa stok BBM nasional aman, tetapi harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan dapat diakses masyarakat di seluruh daerah. Kelangkaan yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan segera terhadap rantai pasok dan distribusi BBM,” tegas Fabby Tumiwa.
Selain langkah teknis distribusi, pemerintah juga perlu memprioritaskan penyaluran BBM untuk sektor layanan publik dan kegiatan ekonomi vital, serta memperbaiki sistem komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang transparan dan dapat dipercaya.
“Kelangkaan BBM yang terjadi berulang bukan sekadar masalah distribusi, tetapi peringatan terhadap ketahanan energi nasional yang membutuhkan tindakan segera,” kata Fabby.
Sebelum di Bali, kelangkaan BBM bersubsidi—khususnya Solar dan Pertalite—di Makassar serta wilayah Sulawesi Selatan memuncak pada awal hingga pertengahan September 2026.
Meski gelombang antrean sopir logistik sudah mulai terlihat sejak bulan Juli 2026, krisis ini memburuk drastis pada rentang 8 hingga 13 September 2026.
Dampak krisis ini sampai memaksa Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel menerapkan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau sekolah daring selama sepekan mulai tanggal 14 September 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) mengungkapkan adanya pergeseran atau migrasi besar-besaran konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi akibat kenaikan harga pasar.
Pada saat bersamaan, Polda Sulsel membedah jalur distribusi dan menindak oknum yang terindikasi melalukan penimbunan BBM subsidi.
Selain itu, Pertamina menambah kuota pasokan harian serta mempercepat pengiriman Armada Mobil Tangki ke titik-titik SPBU yang mengalami kekosongan.
Kemudian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa kelangkaan dan kelumpuhan antrean BBM di Makassar serta Sulawesi Selatan secara bertahap telah berhasil teratasi.
"Dan yang terjadi kemarin di Makassar alhamdulillah sudah bisa terurai. Dan sudah selesai dan saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Namun kita tahu bahwa kondisi kemarin itu kan ada memang yang shifting dari pemakaian BBM yang tadinya memakai RON 92, 95, yang nonsubsidi, ada sebagian ke subsidi," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/9/2026).
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi berbasis sistem digital My Pertamina dan mengimbau masyarakat kelas menengah ke atas untuk tidak menggunakan BBM subsidi.
(smr/wdh)
