"Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online,” tambahnya.
Ia mencontohkan, bukti nyata tetap kuatnya konsumsi masyarakat dapat dilihat dari tingginya pertumbuhan di sektor transportasi, pariwisata, hotel, hingga restoran akibat tingginya minat masyarakat untuk bepergian.
Selain itu, lonjakan volume transaksi digital melalui QRIS yang tumbuh drastis hingga di atas 100% turut mengindikasikan tingginya aktivitas belanja publik.
Adanya penurunan penjualan pada produk ritel tertentu, seperti alas kaki atau sepatu, dinilai Dradjad bukan karena masyarakat kehilangan kemampuan beli, melainkan karena prioritas belanja yang telah bergeser ke sektor lain.
"Kami tidak membantah, tapi kami meluruskan narasi yang salah yang muncul di berbagai media. Orang selalu mengumbar-ngumbarkan daya beli melemah, data menunjukkan narasi itu salah. Data BPS menunjukkan yang benar adalah daya beli tetap kuat, tetap robust, tetap solid,” tegasnya.
Lebih lanjut, kunjungan ke BPS tersebut dilakukan untuk memastikan kombinasi kebijakan ekonomi pemerintah ke depan benar-benar berbasis data (data-driven), khususnya dalam mengeksekusi langkah strategis pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini.
Pemerintah juga berkomitmen membantu koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar seluruh aktivitas ekonomi daerah maupun BUMN dapat terekam secara optimal oleh BPS.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia mengungkapkan rapat koordinasi ini membahas data statistik secara lebih detail.
"Kami melakukan rapat koordinasi untuk membahas data statistik secara lebih detail, karena ke depan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang berbasis pada data-data statistik yang akan dihasilkan," kata Amalia.
Amalia menjelaskan, pembahasan rapat tersebut termasuk membahas pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, termasuk diantaranya 99 kabupaten/kota yang ekonominya sudah tumbuh di atas rata-rata nasional.
"Jadi tadi banyak hal yang kami bahas, pertama tentang sisi dari pertumbuhan atau PDB dan PDRB, kedua inflasi, kemudian ketiga tentang neraca perdagangan, dan banyak hal lagi, serta yang keempat mengenai bagaimana daya beli masyarakat di Indonesia ini," terang Amalia.
(smr/ell)
