Sebelumnya Bahlil memberikan bocoran terkait dengan susunan kementerian teknis yang akan berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Saya sedikit memberikan bocoran bahwa kemungkinan besar yang sudah pasti itu adalah ESDM ya, sama Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu sudah pasti," ungkap Bahlil kepada awak media di agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menambahkan, selain Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terdapat potensi keterlibatan kementerian teknis lain, yaitu Kementerian Perindustrian.
"Mungkin ada satu-dua kementerian lagi yang terkait dengan hilirisasi. Mungkin juga, mungkin ya, mungkin Kementerian Perindustrian," kata Bahlil.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani memastikan instansinya tidak akan dibubarkan seiring dengan dibentuknya Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Rosan menjelaskan bahwa posisi serta tata kerja kelembagaan investasi nantinya akan menyesuaikan dengan arahan resmi dari pemerintah pusat.
"Iya, ada [Kementerian BKPM] lah," ungkap Rosan usai menghadiri agenda International Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10/2026).
Mengenai mekanisme teknis integrasi dan koordinasi di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yang dipimpin Bahlil Lahadalia, Rosan menyatakan pihaknya masih menunggu penerbitan regulasi resmi, seperti peraturan presiden (Perpres) atau payung hukum lainnya.
"Kita menunggu arahan saja; yang penting koordinasi selalu baik," tuturnya.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat ganda kepada Bahlil Lahadalia untuk mengemban jabatan sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM. Pelantikan resmi tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Usai pelantikan Bahlil mengatakan, pembentukan kementerian koordinator baru tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan hilirisasi dan transisi energi.
"Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mendapat tugas amanah baru selain menjadi Menteri ESDM, saya juga merangkap menjadi Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah membutuhkan langkah yang terintegrasi untuk mempercepat program prioritas hilirisasi industri sekaligus menjalankan komitmen transisi menuju energi bersih di Indonesia.
Ia menilai perkembangan perekonomian global yang dinamis membuat Indonesia perlu mengambil langkah percepatan secara terukur dan komprehensif. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah perubahan kondisi global.
"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, demikian," terangnya.
(smr/ros)
