Dia menjelaskan mekanisme ASEAN berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk menangani isu kabut asap sudah berjalan.
“Pertemuan berkala untuk membahas isu kabut asap dan koordinasi tindak lanjutnya terus dilakukan,” ujar Vahd.
Lebih lanjut, ASEC selaku pusat koordinasi ASEAN untuk asap lintas batas menerapkan status siaga Kawasan pada level 3 sejak 26 Agustus 2026 dan meminta semua negara ASEAN menyampaikan perkembangan situasi, termasuk menyertakan peta trajektori asap, lalu mendistribusikannya kembali ke seluruh National Focal Point AMS.
Dia mengklaim Indonesia selalu memenuhi seluruh kewajiban pelaporan harian dan tindakan wajib Alert Level 3 sesuai prosedur ASEAN untuk pemantauan dan respons darurat asap.
Antara lain; secara proaktif menyampaikan data titik panas, kondisi lingkungan, indikasi pergerakan asap, dan penanggulangan karhutla termasuk respons darurat nasional dan operasi pemadaman skala ekstensif, serta intensifikasi kerja sama lintas sektor kepada Sekretariat ASEAN sebagai Kantor interim ACC THPC .
“Indonesia terus mendorong percepatan ASEAN Coordinating Center for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) untuk beroperasi penuh,” tutur Vahd.
Sekadar catatan, Malaysia resmi menetapkan keadaan darurat di Serian, Sarawak menyusul tingkat polusi udara telah mencapai level yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, gegara asap karhutla Indonesia.
Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam pengumuman di akun media sosialnya menyatakan Raja Malaysia Sultan Ibrahim telah menyetujui penetapan keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak.
“Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan saran dari Yang Mulia Perdana Menteri dan Yang Mulia Gubernur Sarawak, serta lembaga-lembaga terkait, mengenai tingkat kualitas udara di wilayah tersebut,” sebagaimana tertulis dalam pengumuman resmi tersebut.
“Langkah-langkah yang diperlukan dan lebih efektif akan diambil untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga yang terdampak.”
(azr)
