Agustina mengatakan arah perbaikan program juga mengacu pada data prevalensi stunting nasional. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2023 dan Survei Gizi 2024, provinsi seperti Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Pegunungan memiliki persentase stunting tertinggi.
Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten memang memiliki prevalensi di bawah rata-rata nasional. Namun, karena jumlah penduduknya besar, jumlah balita stunting di wilayah tersebut tetap tinggi sehingga menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Agustina, evaluasi juga dilakukan terhadap pola pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selama ini, penentuan lokasi SPPG lebih banyak mengikuti usulan titik dari mitra tanpa mempertimbangkan kondisi wilayah, termasuk tingkat stunting.
"Yang dilakukan kemarin tidak memperhatikan hal ini. Untuk mendirikan SPPG, mitra mencari calon penerima manfaat di sekitar titik yang diajukan. Tidak ada perhatian apakah daerah itu daerah stunting atau memang perlu menjadi sasaran intervensi. Akibatnya, ketika titik SPPG sudah terlalu banyak, di lapangan malah ada yang saling berebut penerima manfaat," kata Agustina.
BGN menyatakan bahwa evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya penyempurnaan pelaksanaan program MBG agar penyaluran manfaat lebih tepat sasaran dan mendukung target pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
(dec/spt)
