Tak hanya itu, utang ini juga digunakan untuk program SPHP beras sepanjang tahun 2025 ketika terjadi kenaikan harga pembelian beras (HPB), begitu juga pada komoditas jagung ketika terjadi kenaikan harga pembelian jagung (HPJ). Serta masih banyak lainnya. 

Kilas balik saja, pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ia juga pernah memerintahkan menteri keuangan kala itu, Sri Mulyani, untuk melunasi tagihan Perum Bulog sebesar Rp16 triliun pada November 2023.

Di sisi lain, Bulog saat itu juga membutuhkan total tambahan anggaran hingga Rp19,1 triliun. 

(prc)