"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," katanya.

Sementara, Manajemen perusahaan menegaskan seluruh aktivitas usahanya telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan juga menyatakan siap mendukung proses klarifikasi dengan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan mengapresiasi sikap kooperatif perusahaan dan meminta otoritas perpajakan untuk mempercepat pengumpulan serta pendalaman data. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proses verifikasi sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Pemerintah juga memastikan bahwa proses serupa tidak hanya dilakukan terhadap perusahaan yang menjalani klarifikasi hari ini. Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis data yang telah dimiliki, langkah verifikasi akan diperluas ke sejumlah perusahaan lain yang dinilai memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan level playing field, sehingga seluruh pelaku usaha dapat berkompetisi secara adil dengan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Karena itu, seluruh pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya secara adil dan sesuai aturan. Dengan begitu, industri nasional dapat tumbuh secara sehat dan

berkelanjutan," pungkasnya.

(ell)