Program Keluarga Harapan merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan. Program ini menyasar komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Bantuan diberikan kepada keluarga yang memiliki ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, hingga lanjut usia.

Rincian bantuan PKH sebagai berikut:

• Ibu hamil Rp 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per tahap

• Anak usia dini Rp 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per tahap

• Siswa SD Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 per tahap

• Siswa SMP Rp 1,5 juta per tahun atau Rp 375.000 per tahap

• Siswa SMA Rp 2 juta per tahun atau Rp 500.000 per tahap

• Penyandang disabilitas berat Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600.000 per tahap

• Lansia usia 60 tahun ke atas Rp 2,4 juta per tahun atau Rp 600.000 per tahap

• Korban pelanggaran HAM berat Rp 10,8 juta per tahun atau Rp 2,7 juta per tahap

2. Bantuan Pangan Non Tunai BPNT

Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako disalurkan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp 200.000 per bulan.

Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e warong atau mitra resmi pemerintah.

Pada 2026, penerima BPNT dibatasi bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Kelompok desil 5 tidak lagi termasuk kriteria penerima.

3. Program Indonesia Pintar PIP

Program Indonesia Pintar bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar terhindar dari risiko putus sekolah.

Nominal bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan:

• SD sederajat Rp 450.000 per tahun

• SMP sederajat Rp 750.000 per tahun

• SMA SMK sederajat hingga Rp 1.800.000 per tahun

Dana PIP disalurkan melalui rekening Simpanan Pelajar di bank penyalur resmi.

4. PBI Jaminan Kesehatan

Program PBI Jaminan Kesehatan merupakan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Iuran kelas 3 sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dibayarkan penuh oleh pemerintah melalui APBN.

Dengan status ini, penerima manfaat tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa membayar iuran bulanan.

5. Bansos Beras 10 Kg

Pemerintah juga melanjutkan bantuan pangan berupa beras dengan total alokasi 720.000 ton.

Namun, penyalurannya hanya dilakukan selama empat bulan pada 2026. Jadwal detail distribusi masih menyesuaikan kondisi nasional.

Aturan Baru Bansos 2026

Mulai tahun ini, pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan ketergantungan bansos.

KPM reguler seperti penerima PKH dan BPNT yang telah menerima bantuan lima tahun berturut turut akan menjalani evaluasi.

Jika dinilai sudah mandiri secara ekonomi, kepesertaan dapat dihentikan agar bantuan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

Kebijakan ini tidak berlaku bagi lansia dan penyandang disabilitas berat yang tetap memerlukan perlindungan sosial berkelanjutan.

Waspada Hoaks Bansos Ramadan 2026

Masyarakat diminta berhati hati terhadap tautan pendaftaran bansos yang beredar di media sosial.

Informasi palsu biasanya meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap dan nomor kontak.

Pemerintah menegaskan agar masyarakat hanya mengakses informasi melalui situs dan aplikasi resmi Kementerian Sosial untuk menghindari penyalahgunaan data.

Cara Cek Bansos Maret 2026 Melalui Situs Resmi

Pengecekan bansos dapat dilakukan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Langkahnya sebagai berikut:

• Pilih wilayah domisili mulai dari provinsi hingga desa

• Masukkan nama sesuai KTP

• Ketik kode verifikasi yang muncul

• Klik Cari Data

Sistem akan menampilkan status kepesertaan berdasarkan data yang dimasukkan.

Cara Cek Bansos Melalui Aplikasi

Pengecekan juga dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di ponsel.

Tahapannya:

• Unduh dan buka aplikasi

• Buat akun baru dengan mengisi data diri lengkap

• Unggah foto KTP dan swafoto

• Lakukan verifikasi email jika diminta

• Login dan buka menu Profil

Pada menu tersebut akan terlihat jenis bantuan yang diterima serta data anggota keluarga lain dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Dengan berbagai program yang kembali cair pada Maret 2026, masyarakat diimbau aktif memantau status bantuan dan memastikan data kependudukan sudah sesuai agar pencairan berjalan lancar.

(seo)