Koalisi Damai menambahkan, akun dengan hak akses tertentu, termasuk administrator, tak dapat menjalankan fungsinya. Padahal administrator memiliki peran krusial dalam menjaga integritas konten, seperti mengunci halaman yang dirusak atau vandalized, menyelesaikan artikel sensitif, serta menegakkan standar kebijakan editorial.
"Tanpa mekanisme ini, stabilitas dan kredibilitas Wikipedia terancam," tutur Koalisi Damai.
Selain itu, mereka menyebut dampaknya dapat meluas ke proyek-proyek Wikimedia lainnya seperti Wikidata, Wikisource, dan Wiktionary, yang merupakan bagian dari ekosistem pengetahuan terbuka global.
"Pemblokiran ini berpotensi menghambat kontribusi warga Indonesia dalam jaringan pengetahuan internasional," ungkap Koalisi Damai.
Koalisi menjabarkan bahwa Wikipedia selama ini adalah salah satu situs pencarian informasi hasil kolaborasi banyak pihak secara sukarela untuk menyajikan informasi yang dapat diakses oleh publik.
Wikipedia juga mempunyai kontribusi pada pendidikan Indonesia, karena sudah menjadi kebiasaan para pelajar maupun mahasiswa untuk mencari rujukan informasi di situs ini.
"Kebijakan ini memperpanjang daftar pelanggaran hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia," kata Koalisi Damai.
Pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) turut menegaskan bahwa hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) 59(I) dan Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8. Di dalamnya tersebut bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi.
Koalisi Damai menerangkan, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005, menjadikan perlindungan tersebut sebagai kewajiban hukum negara. Oleh karena itu, setiap pembatasan hak atas informasi wajib memenuhi uji three-part test: legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah.
United Nations Global Principles for Information Integrity kemudian menegaskan bahwa negara harus memastikan lingkungan informasi yang bebas, terbuka, aman, dan inklusif, serta tidak melakukan pembatasan yang sewenang-wenang terhadap akses publik atas informasi. Prinsip tersebut juga menekankan bahwa langkah-langkah penanganan konten harus berbasis hukum, transparan, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia.
"Dengan demikian, pemblokiran akses login terhadap platform pengetahuan terbuka bertentangan dengan komitmen global untuk menjaga integritas informasi tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi," ujar Koalisi Damai.
Di sisi lain, lanjut mereka, masalah ini pun bersifat struktural karena adanya penyensoran yang makin serampangan karena didukung oleh kebijakan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5/2020 soal Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE) dan perubahannya, Permenkominfo No.10/2021.
"Oleh karena itu, kami memandang pemblokiran halaman login Wikipedia.org oleh pemerintah Indonesia sebagai tindakan yang tidak proporsional dan berpotensi merugikan kepentingan publik. Pemblokiran ini menghambat para editor dalam melakukan kurasi dan pengawasan terhadap akurasi informasi di Wikipedia.org," tutur Koalisi Damai.
Pada Jumat malam Dirjen Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar memberi tanggapan, dengan menyatakan Wikimedia Foundation belum memenuhi kewajiban pendaftaran terkait Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Sabar mengamini bahwa blokir terbatas telah pihaknya lakukan sejak 25 Februari terhadap fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org sejak 25 Februari 2026.
Pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan ke Wikimedia sejak November tahun lalu dengan dua kali perpanjangan waktu hingga 20 Januari 2026. “Hingga pembatasan dilakukan pada 25 Februari 2026, kewajiban pendaftaran tersebut belum dipenuhi,” jelas Sabar.
Sabar menegaskan bahwa blokir tidak dilakukan menyeluruh atas layanan Wikimedia dan informasi di dalamnya tetap tersedia. Laman utama situs wikimedia.org masih dapat diakses. “Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru,” jelas Sabar.
Komdigi menilai bahwa kewajiban pendaftaran diatur dalam regulasi Permenkominfo No. 5/2020 dan menjadi syarat wajib bagi tiap PSE asing atau domestik “yang layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah hukum Indonesia, untuk melakukan pendaftaran.”
(far/wep)
