"Kami terus memastikan progres renovasi berjalan sesuai jadwal," tutur Dody.
Pada tahap pertama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga sebelumnya melaporkan telah mengalokasikan anggaran hingga mencapai Rp396 miliar yang tertuju kepada sebanyak 65 titik lokasi.
Total tersebut didominasi oleh sekolah yang ada di Pulau Jawa sebanyak 34 sekolah, disusul 13 sekolah di Sumatera, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Kalimantan, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Maulidya Indah Junica mengatakan, otoritasnya juga telah mengestimasi pembangunan Sekolah Rakyat mencapai Rp25,8 triliun pada 2026 mendatang.
Anggaran tersebut berasal dari estimasi awal jumlah pembangunan sebanyak 100 unit per tahun, melalui indikasi anggaran pendukung kegiatan nonpendidikan senilai Rp32 triliun.
"Telah diindikasi untuk total tahun ajaran 2026 adalah Rp32 triliun, dengan perincian; Sekolah Rakyat Rp25,8 triliun; madrasah Rp3,5 triliun. Kemudian pasar, olahraga, pendidikan tinggi lainnya Rp3 triliun," ujar Maulidya.
Sejalan dengan itu, Kementerian PU juga telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Sekolah Rakyat yang beroperasi selama periode kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) Nomor 446/KPTS/M/2025 dan mulai berlaku pada 11 April 2025 lalu.
Adapun, rencana pembangunan dan program Sekolah Rakyat ini diperintahkan Prabowo melalui surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(ain)
