Penyesuaian tersebut dapat berupa pengalihan maupun pengurangan aktivitas untuk meminimalkan dampak kesehatan dan keamanan. Hal itu termasuk pada sektor transportasi, seperti sistem transportasi jalan.
"Misalnya mengalihkan atau untuk mengurangi dampak kesehatan maupun dampak keamanannya, termasuk misalnya sistem transportasi jalan dan lain-lain. Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat," kata Tito.
Selain aktivitas publik dan kegiatan belajar mengajar, pemerintah kabupaten/kota juga dapat menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) apabila kondisi di wilayahnya dinilai mengganggu aspek kesehatan dan keamanan.
"Termasuk juga kalau suatu pemerintah kabupaten/kota melihat bahwa aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat termasuk bagi ASN, aparatur sipil negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home," ujarnya.
Tito mengatakan penerapan WFH tidak harus dilakukan secara penuh. Pemerintah daerah dapat menerapkan skema sebagian pegawai bekerja dari rumah, misalnya 50%, terutama dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang bersifat esensial.
(dhf)
