APBN 2027: Antara Ekspansi dan Suasana Hati

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan segera menyampaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Ini akan menjadi APBN kedua yang secara penuh disusun oleh kabinet pemenang Pemilu 2024 tersebut.

APBN 2024 dan 2025 bisa dibilang adalah 'warisan' dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mulai 2026, pemerintahan Prabowo sudah 'disapih' untuk menyusun dan melaksanakan APBN sendiri.

Pelaksanaan APBN 2025 tidaklah mudah. Setidaknya ada dua hal yang selalu membayangi.

Pertama, pemerintahan Jokowi melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik dari 11% menjadi 12%. Hal yang kemudian tidak diterapkan oleh pemerintahan Prabowo, sehingga memunculkan risiko di sisi penerimaan negara.

Kemudian pemerintahan Prabowo juga menghadirkan entitas baru yaitu Danantara, Dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi masuk ke kas negara, melainkan dikelola langsung oleh Danantara. Lagi-lagi ada risiko di sisi pendapatan negara.

Namun di tengah berbagai tantangan tersebut, pemerintahan Prabowo berhasil mengeksekusi APBN 2025 dengan cukup bak. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi penerimaan negara dan hibah pada 2025 adalah Rp 2.765,13 triliun atau 92,01% dari pagu.

Sedangkan realisasi belanja negara ada di Rp 3.435,46 triliun atau 94,87% dari pagu. Ini membuat APBN 2025 mengalami defisit Rp 670,33 triliun, atau lebih dalam ketimbang pagu yang ditetapkan sebesar Rp 616,18 triliun.

Sumber: BPK

Defisit anggaran 2025 pun berada di 2,81% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Terjaga di bawah ambang batas legal 3% PDB.

Atas laporan tersebut, BPK pun mengganjar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada 2026, pelaksanaan APBN kembali diuji. Sepertinya yang menjadi sumber tantangan utama adalah faktor eksternal, terutama konflik geopolitik di Timur Tengah.

Pada akhir Februari, Amerika Serikat (AS) dan Israel memutuskan untuk menggelar serangan militer ke Iran. Akibat konflik ini, harga minyak dunia melambung tinggi.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) sepanjang semester I-2026 adalah US$ 91,87/barel. Lumayan jauh di atas asumsi APBN 2026 di US$ 70/barel.

Tingginya harga minyak dunia membawa konsekuensi lain, yaitu percepatan laju inflasi. Realisasi inflasi hingga paruh pertama 2026 adalah 3,34%, juga di atas asumsi APBN 2026 yang sebesar 2,5%.

Sebagai negara net importir minyak, Impor minyak yang lebih mahal kemudian turut menekan kinerja nilai tukar rupiah. Rerata nilai tukar pada enam bulan pertama 2026 adalah Rp 17.197/US$. Lagi-lagi di atas asumsi APBN 2026 yakni Rp 16.500/US$.

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam outlook terbaru, pemerintah memperkirakan APBN 2026 akan mencatat defisit Rp 734,3 triliun atau 2,85% PDB. Pada paruh kedua 2026, pelaksanaan APBN bukannya tanpa tantangan. Konflik di Timur Tengah masih labil, fase perang dan damai terjadi dengan sangat dinamis.

Faktor risiko lain adalah El Nino. Tahun ini, ada perkiraan bahwa fenomena iklim kering tersebut akan menghantam negara-negara Asia Tenggara dengan keras.

Bloomberg News memberitakan, kawasan Asia Tenggara akan mengalami cuaca yang lebih panas dan kering ketimbang situasi normal selama periode Agustus-Oktober. Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gagal panen pun membayangi.

Berdasarkan model yang disusun ASEAN Specialised Meteorological Centre, sebagian besar Asia Tenggara akan mengalami curah hujan yang lebih sedikit dari biasanya.

Sumber: ASEAN Specialised Meteorological Centre

2027

Lantas bagaimana pembacaan untuk 2027? Apa saja hal yang bisa menjadi tantangan dan peluang bagi pelaksanaan APBN?

Berbagai lembaga internasional memperkirakan ekonomi dunia pada 2027 akan membaik ketimbang tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, meramal ekonomi global akan tumbuh 3,4% pada 2027. Lebih tinggi dibandingkan tahun ini yang diproyeksikan tumbuh 3%.

Sumber: IMF

"Dampak perang di Timur Tengah sebagian tertutup oleh akselerasi permintaan di sektor teknologi akibat maraknya kecerdasan buatan (AI). Efeknya akan bervariasi antar-negara, di mana negara eksportir energi akan diuntungkan kemudian negara dengan aktivitas teknologi yang masif juga akan mengalami penguatan," tulis laporan World Economic Outlook Update edisi Juli keluaran IMF.

Namun, IMF menggarisbawahi bahwa ada negara-negara yang berisiko. Itu adalah negara-negara importir energi dengan partisipasi yang rendah di rantai pasok sektor teknologi dunia. Meski IMF tidak menyebutkan Indonesia sebagai salah satunya, tetapi sepertinya Indonesia pun masuk kategori tersebut.

IMF pun menegaskan bahwa langkah prioritas dalam waktu dekat seyogianya adalah menjaga stabilitas harga, menjunjung independensi bank sentral, pengawasan sektor keuangan yang kuat, serta membangun bantalan fiskal. Reformasi struktural juga dibutuhkan untuk mendorong ketahanan energi, kesiapan AI, penataan ulang perekonomian domestik, dan kerja sama internasional.

IMF memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada 2027. Sedikit lebih baik dibandingkan perkiraan tahun ini di 5%.

Sumber: IMF

Kemudian Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospects terbaru memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh 2,5% tahun ini. Pada 2027-2028, aktivitas ekonomi global diperkirakan membaik dengan pulihnya pasokan energi, pelonggaran moneter, dan arus perdagangan yang lebih lancar.

"Risikonya masih cenderung bias ke bawah. Eskalasi dan disrupsi arus komoditas berisiko mendongkrak harga, inflasi, dan kerawanan pangan. Apabila gangguan pasokan energi menjadi lebih parah dari perkiraan yang diikuti dengan tekanan di sektor keuangan, maka pertumbuhan ekonomi global bisa berkurang menjadi hanya 1,3% pada 2026," ungkap laporan Bank Dunia.

Lebih pesimistis ketimbang IMF, Bank Dunia memperkirakan ekonomi dunia hanya tumbuh 2,8% pada 2027. Itupun sudah naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya.

Akan tetapi, Bank Dunia lebih optimistis melihat Indonesia dibandingkan IMF. Untuk 2027, Bank Dunia memperkirakan ekonomi Tanah Air tumbuh 5,2%.

"Investasi swasta masih akan melemah. Pertumbuhan ekonomi lebih didorong oleh inisiatif negara," sebut laporan Bank Dunia.

Adapun Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik pada 2026 adalah 4,5%. Tahun depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sama, masih 4,5%.

Meski begitu, ADB memberikan apresiasi kepada kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara pada 2026 diperkirakan bisa mencapai 6% dan tahun depan lebih tinggi lagi menjadi 6,7%.

Seperti halnya Bank Dunia, ADB pun memperkirakan ekonomi Nusantara tumbuh 5,2% pada 2027, sama seperti perkiraan untuk tahun ini.

'Suasana Kebatinan'

APBN 2027 rasanya masih akan ekspansif, seperti yang terjadi sejak 2025. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bank Dunia, APBN masih akan menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi saat mesin dari sektor swasta belum kuat.

Namun apakah ekspansi APBN berdampak kepada 'suasana kebatinan' rakyat? Apakah rakyat ikut merasakan euforia dari APBN yang agresif?

Sejauh ini, hal tersebut masih menjadi perdebatan. Sebab, sejumlah data yang ada menunjukkan bahwa ekspansi APBN belum berbanding lurus dengan optimisme rumah tangga dan dunia usaha.

Misalnya terlihat dari data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Bank Indonesia (BI) melaporkan IKK periode Juni berada di 117,8.

IKK di atas 100 menunjukkan konsumen masih percaya diri memandang ekonomi saat ini hingga enam bulan mendatang. Akan tetapi, terlihat keyakinan itu memudar. Sebab, IKK turun dibandingkan Mei yang sebesar 120,9.

IKK Juni juga menjadi yang terendah sejak September tahun lalu atau sembilan bulan terakhir.