Pihaknya meminta agar Perum Bulog bisa mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, Bulog dapat menggunakan kombinasi data dari BPS dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai acuan penyaluran beras SPHP agar tepat sasaran.

"Jadi data BPS, data-data dari KSP ini bisa dipakai oleh teman-teman Bulog untuk membuat skala prioritas, daerah-daerah yang terjadi kenaikan harga, misalnya tadi 191 kabupaten-kota itu," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pusat Statistik (BPS) menambahkan tengah memberikan perhatian khusus pada harga beras selama Agustus 2025. Hal itu lantaran pada minggu pertama bulan ini harga beras pada zona 2 dan 3 yang masih mahal. Kedua zona tersebut terdiri dari Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan serta Maluku dan Papua.

Sementara untuk harga beras di zona 1 Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, rata-rata nasional telah mengalami penurunan. 

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mencatat harga beras di zona 1 berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp14.900/kg, yakni berada di posisi Rp14.731/kg.

"Namun demikian untuk beras di zona 2, harga rata-rata beras sudah mencapai Rp15.744,/kg, bahkan di Kabupaten Mahakam Ulu [Kalimantan Timur] sudah mencapai Rp20.685/kg, Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Barat sudah ada kisaran Rp17.000 dan Rp18.000/kg," tambahnya.

Kemudian harga beras di zona 3 juga masih mahal hingga mencapai di atas Rp54.772/kg yang terjadi di daerah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Sementara harga beras termurah di zona ini yakni di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan senilai Rp 25.000/kg.

(ain)