S&P juga menilai, langkah negara untuk memusatkan ekspor komoditas utama mungkin sulit untuk diimplementasikan dengan cepat. 

Pengumuman kebijakan yang mendadak memiliki periode implementasi yang singkat, hanya sekitar tiga bulan, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan pelaksanaan.

Risiko Penurunan Pendapatan Negara

Implementasi ekspor SDA satu pintu yang terkesan terburu-buru tersebut dapat menimbulkan gangguan perdagangan, yang mana saat ini sektor industri juga sudah menghadapi gangguan rantai pasok imbas perang
di Timur Tengah.

Belum lagi, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan untuk sektor komodtas, seperti perubahan kuota produksi, formula penetapan harga acuan, hingga royalti.

Kombinasi tersebut, ditambah faktor keberadaan Danantara Sumberdaya Indonesia, dapat memukul ekspor Indonesia yang berujung pada tertekannya pendapatan pemerintah dan neraca pembayaran negara.

Risiko Penurunan Peringkat

Faktor-faktor tersebut menciptakan ketidakpastian penurunan yang lebih besar terhadap peringkat S&P untuk Indonesia, yang saat ini berada di (BBB/Stable/A-2).

Langkah baru ini juga dapat merusak kepercayaan bisnis dan sentimen investor. Jika investor memandang pembuatan kebijakan negara sebagai sesuatu yang kurang dapat diprediksi, investasi dapat melambat, berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang berujung pada meningkatnya arus modal asing.

Selain S&P, Moody's juga memberikan peringatan terkait ekspor satu pintu.

Moody’s Ratings menilai sentralisasi ekspor komoditas berpotensi berdampak negatif terhadap profil kredit perusahaan di sektor terkait, khususnya pertambangan.

“Moody’s memandang rencana sentralisasi ekspor komoditas Indonesia sebagai negatif bagi kredit perusahaan tambang dan meningkatkan risiko distorsi pasar,” kata Moody’s dalam keterangannya.

Meski demikian, Moody’s menilai kebijakan ini juga memiliki potensi dampak positif dari sisi eksternal.

Mekanisme kebijakan satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia disebut dapat mendukung aliran masuk devisa dan nilai tukar rupiah, namun juga berpotensi membebani sentimen investor terhadap lingkungan kebijakan secara keseluruhan.

(red)