Reaksi Pendukung Partai Oposisi Thailand usai Dibubarkan MK
News
08 August 2024 19:15
Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berpidato di kantor pusat partai di Bangkok, Thailand, Rabu (7/8/2024). (Andre Malerba/Bloomberg)
Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan pembubaran partai oposisi terbesar di negara itu. (Andre Malerba/Bloomberg)
Pembubaran itu setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan pemilu. (Andre Malerba/Bloomberg)
Partai Move Forward ingin mengubah undang-undang lese majeste, juga dikenal sebagai Pasal 112 KUHP Thailand. (Andre Malerba/Bloomberg)
Pembubaran ini berisiko mendorong Thailand ke dalam periode ketidakstabilan politik baru. (Andre Malerba/Bloomberg)
Partai Move Forward mengganggu politik Thailand dengan memenangkan kursi parlemen terbanyak dalam pemilu tahun lalu. (Andre Malerba/Bloomberg)
Pendukungnya sebagian besar adalah pemilih muda dan perkotaan yang telah frustrasi dengan pemerintahan. (Andre Malerba/Bloomberg)
Bloomberg, Mahkamah Konstitusi Thailand memerintahkan pembubaran partai oposisi terbesar di negara itu setelah dinyatakan bersalah melanggar aturan pemilu karena kampanyenya yang ingin mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat.
Pengadilan yang beranggotakan sembilan orang itu dalam putusan bulat menyatakan bahwa upaya Partai Move Forward untuk mengubah undang-undang lese majeste, juga dikenal sebagai Pasal 112 KUHP Thailand, melanggar aturan pemilu. Mahkamah juga melarang para pemimpinnya, termasuk calon perdana menteri Pita Limjaroenrat, dari kegiatan politik atau mencalonkan diri dalam jabatan publik selama sepuluh tahun.
Baca Juga
Berdasarkan aturan pemilu Thailand, sekitar 150 anggota parlemen dari Partai Move Forward di DPR yang beranggotakan 500 orang, kini harus pindah ke partai baru dalam waktu 60 hari.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) negara tersebut meminta pembubaran partai progresif itu setelah putusan awal tahun ini yang menyatakan bahwa upaya kelompok tersebut mengubah undang-undang penghinaan kerajaan merupakan upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional Thailand
(bbn)
